Anggota Komisi XI DPR RI Ela Siti Nuryamah saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi XI dengan Eselon I Kementerian Keuangan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (12/06/2024). Foto: Munchen/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Ela Siti Nuryamah menyoroti Rencana Kerja Program Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2025 terutama pada kegiatan pelaksanaan Pengelolaan Sistem dan Teknologi dengan anggaran sebesar Rp373,77 miliar. Ia menilai anggaran tersebut masih terlalu besar.

“Saya melihat di sini untuk pengelolaan sistem dan teknologi informasi itu kayaknya tiap tahun itu cukup besar. Nah ini akan selesai sampai kapan? ini menjadi perhatian khusus. Disini dianggarkan sampai 373,77 M bahkan tahun sebelumnya juga nampaknya besar, ini akan selesai sampai kapan?” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI dengan Eselon I Kementerian Keuangan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (12/06/2024).

 
Presiden Joko Widodo sebelumnya juga pernah mengkritik Kementerian dan Lembaga Pemerintah yang dinilai terlalu banyak memiliki aplikasi dan aplikasi ini tidak terintegrasi. Jumlah aplikasi milik Kementerian dan Lembaga ini mencapai 27.000, untuk itu Presiden juga memberi arahan untuk berhenti membuat dan menambah aplikasi.
 

“Ada banyak sekali sistem informasi (aplikasi) ini, ketika aplikasi ini tidak tepat sasaran ya dikurangi, malah jangan ditambah dari tahun ke tahun yang memang tidak efektif lagi ya sudah dihentikan, bahkan yang sudah tidak terpakai ya dihapus. Jangan ini dari tahun ke tahun nambah,” tegas Politisi Fraksi PKB itu.
 

Diketahui, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan pada Tahun Anggaran 2025 memiliki kegiatan utama rencana kerja antara lain, pengelolaan sistem dan teknologi, pengelolaan komunikasi dan informasi publik, pelayanan di bidang legislasi dan litigasi, pengelolaan risiko dan pengawasan internal, pengelolaan organisasi dan SDM, pengelolaan keuangan, BMN dan umum, dan pelaksanaan special mission.
 

Kegiatan Utama tersebut dilaksanakan oleh 17 satker dan memperoleh pagu indikatif sebesar Rp33,18 triliun yang terdiri dari Non-BLU (Rp29,25 triliun) dan BLU LPDP (Rp3,93 triliun) untuk membiayai 86 output kegiatan. Untuk kegiatan Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi dianggarkan sebesar Rp373,77 miliar diantaranya untuk Pengembangan Super App, Operasionalisasi Smart dan Data Center dan Pengembangan AI Chat Bot. (gal/aha)